Bocoran soal CAT PPS, PPK
Pemilihan umum adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat berbagai lembaga dan panitia yang bertanggung jawab untuk memastikan jalannya proses pemungutan suara dan pemilihan kecamatan dengan baik dan adil. Dua di antaranya adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mari kita bahas peran dan tanggung jawab keduanya.
Panitia Pemungutan Suara (PPS)
PPS adalah panitia yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Berikut adalah peran dan tanggung jawab utama PPS:
- Menyusun Daftar Pemilih: PPS bertugas menyusun daftar pemilih yang akan menggunakan hak suara di TPS tersebut. Mereka harus memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih.
- Menyelenggarakan Pemungutan Suara: PPS bertanggung jawab menyelenggarakan proses pemungutan suara sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka memastikan keberlangsungan proses tersebut dengan tertib dan aman.
- Mengawasi Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, PPS juga bertugas mengawasi penghitungan suara dan mencatat hasilnya dengan jujur dan transparan.
- Melaporkan Hasil Pemungutan Suara: PPS harus melaporkan hasil pemungutan suara ke instansi terkait dan memastikan kebenaran dan keabsahan hasil tersebut.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
PPK memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Berikut adalah peran dan tanggung jawab utama PPK:
- Menyelenggarakan Pelatihan PPS: PPK bertugas menyelenggarakan pelatihan bagi anggota PPS untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tugas mereka.
- Mengoordinasikan PPS: PPK bertanggung jawab mengkoordinasikan kerja PPS di berbagai TPS yang berada di wilayah kecamatan tersebut.
- Mengawasi Ketersediaan Logistik: PPK harus memastikan ketersediaan logistik yang diperlukan untuk proses pemungutan suara, termasuk surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya.
- Mengelola Hasil Pemungutan Suara: PPK juga bertugas mengelola hasil pemungutan suara dari berbagai TPS di kecamatan tersebut dan melaporkannya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti kabupaten/kota.
- Menyelesaikan Sengketa: Jika ada sengketa atau permasalahan terkait proses pemilihan, PPK berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan adil dan transparan.
SOAL-SOAL CAT
1. Menurut UUD 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Disetujui DPRD
c. Langsung dari rakyat
d. Demokratis
2. Prasyarat tertentu harus dipenuhi agar pemilu dapat dilaksanakan secara optimal
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu mandiri
d. Adanya tata cara pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan
hasil secara akurat
3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan keikutsertaan pejabat
negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Partisipasi pejabat negara yang mengajukan izin cuti kampanye dan
Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan
kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan
kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan
anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
5. Jika partai politik atau koalisi partai politik menarik calonnya atau mengundurkan
diri, maka
a. Partai politik atau koalisi dapat mengajukan calon pengganti
b. Tidak dapat mencalonkan penggantinya.
c. Partai politik atau koalisi yang tidak memenuhi syarat
d. Partai politik atau koalisi yang mencalonkan pengganti dengan membuat surat
pernyataan
6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis
untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan
dan/atau penghentian karena terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah
pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi
menyebar ke daerah lain adalah
a. Gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
b. Gangguan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan pawai jalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mencabut
kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan menghilangkan alat peraga Kampanye
7. Berikut ini adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara surat
suara, kecuali
a. Anggota panwas membiarkan tindakan pelanggaran KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu
d. Menyatakan pendapat yang memihak kepada pemilih
8. Anggota KPU Kabupaten/Kota harus menaati kode etik yang disusun dan disetujui
oleh
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. KPU, Bawaslu, dan DKPP
9. Berdasarkan keputusan KPU bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Walikota,
Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota adalah
a. Berkantor tetap sampai tingkat kecamatan
b. Diurus sampai tingkat kecamatan
c. Memiliki surat keterangan dari pengawas pemilu
d. Bersifat independen
12. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan
anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan ppk, pps dan
kpps
c. Pelaksanaan Segera Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
13. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pemilu adalah
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengatur tahapan implementasi PPK, PPS, dan KPPS
c. Tindak lanjut segera temuan dan laporan Kabupaten/Bawaslu Kota
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
14. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu
adalah
a. KPU serta Bawaslu dan DKPP
b. KPU serta Bawaslu dan MK
c. KPU serta Bawaslu dan KPI
d. KPU dan Bawaslu
15. Di bawah ini adalah prinsip pengelolaan dana kampanye, kecuali
a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh
kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana
kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming
dukungan keuangan
16. Di dalam UU No. 1 Tahun 2015 diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan secara serentak di
a. 2015, 2016 dan 2017
b. 2015, 2017 dan 2018
c. 2015, 2017 dan 2019
d. 2015, 2020 dan 2025
17. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali.
Perubahan pertama dilakukan pada tahun
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
18. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan
asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan
DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundangundangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan Tindakan Terkait Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Kewenangannya
d. Tindakan Terkait Penyelenggaraan Pemilu. Mematuhi prosedur yang diatur
dalam peraturan UU
19. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap
sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran
administrasi pemilu adalah
a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan
Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…*
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran
administrasi pemilu adalah
a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UndangUndang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU
bersama-sama dengan Bawaslu
22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti
melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan
kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat
adalah:*
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara
Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan
Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 21 hari
d. 23 hari
26. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah:
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Piagam PBB
27. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan
Pancasila adalah...
a. Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni dan konsekuen
b. Mengajarkan pancasila dalam satuan pendidikan
c. Menyelamatkan pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang
bertentangan dengan nilai universal pancasila
d. Menggabungkan nilai-nilai pancasila dengan demokrasi liberal
28. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila
adalah...
a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain
d. Berani membela kebenaran dan keadilan
29. Menurut UU No. 32 tahun 2004, yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu
Kepala Daerah adalah:
a. Penetapan daftar pemilih tetap
b. Kampanye
c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
d. Jawaban a, b, c semua benar
30. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, setiap orang yang sengaja
mengubah hasil perhitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:
a. 3 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda Rp600 ribu - Rp6 juta
b. 18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp6 juta - Rp60 juta
c. 6 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda Rp600 ribu - Rp6 juta
d. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp100 juta - Rp1 milyar
31. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan…
a. Pandangan hidup
b. Falsafah dan dasar negara
c. Sumber hukum
d. Semua benar
32. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam…
a. Piagam Jakarta
b. Pembukaan UUD 1945
c. Teks proklamasi
d. Pidato Bung Karno
33. Abresi=…
a. Perkelahian
b. Penyimpangan
c. Pengelompokan
d. Pengikisan
34. Mana yang tidak termasuk kelompoknya?
a. Soekarno
b. B. J. Habibie
c. Susilo Bambang Yudhoyono
d. Hoegeng Iman Santoso
35. Klarifikasi=…
a. Pengelompokan
b. Peraturan
c. Penjelasan
d. Penunjukan
36. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu…
a. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik
b. Menjadi sumber dari segala hukum
c. Memberi perlidungan hak asasi bagi rakyat
d. Pengontrol atas kekuasaan absolut
37. Berikut adalah beberapa fungsi ideologi, kecuali ….
a. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk
melangkah dan bertindak.
b. Kekuatan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara lain yang
memiliki ideologi lain.
c. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta
menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
d. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk
menjalankan kegiatan mencapai tujuan.
38. Antonim dari kata virulen adalah…
a. Baik
b. Jahat
c. Sesuai
d. Korelasi
39. Hipokrit >< …
a. Sabar
b. Pembohong
c. Terbuka
d. Jujur
40. Air: Ember=Rokok:…
a. Selang
b. Asbak
c. Gelas
d. Korek api
41. Morfem >< …
a. Fonem
b. Silabel
c. Kode
d. Kalimat
42. Paham yang menetapkan agama sebagi hukum politik dalam dunia modern
adalah jenis ideologi…
a. Sosialisme
b. Kapitalisme
c. Fundamentalisme
d. Liberalisme
43. Pengikisan=…
a. Elaborasi
b. Aborsi
c. Abrasi
d. Erosi
44. Setlah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya…
a. Melakukan aktifitas lain
b. Istirahat
c. Mengakses media social
d. Meneliti kembali pekerjaan saya
45. Sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila sebaiknya…
a. Disesuaikan dengan ideologi lain
b. Ditafsirkan ulang
c. Dikontraskan dengan ideologi lain
d. Dipadukan dengan ideologi lain
46. Tangan besi : Berperilaku keras=…
a. Buah bibir : Kehormatan
b. Kepala batu : Supel
c. Mata-mata : Tangan kaki
d. Panjang usus : Kecewa
47. Nilai (0,5+0,6) adalah…
a. 121
b. 12,1
c. 0,12
d. 1,1
48. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah…
a. Saling menghormati
b. Peraturan-peraturan
c. Keadilan
d. Kemanusiaan
49. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan
pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru adalah definisi
dari…
a. Pengakuan de jure
b. Pengakuan de facto
c. Pengakuan kolektif
d. Pengakuan mutlak
50. Asas Lus Soli adalah asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
a. Sejarah hidup
b. Keturunannya
c. Agama yang dianut
d. Tempat kelahiran
51. Berikut adalah landasan bela negara, kecuali…
a. Historis
b. Yuridis
c. Epistimologis
d. Filosofis
52. Petinju:… = Pembalap: …
a. Ring : Sirkuit
b. Atlet : Medali
c. Ronde : Mobil
d. Helm : Lapangan
53. Sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam
mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh,
musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan
mengedepankan semangat keberasamaan adalah definisi dari…
a. Transformasional
b. Otokratis
c. Kolektif kolegial
d. Delegatif
54. Pleno=…
a. Kurang
b. Kumpul
c. Anggota
d. Paripurna
55. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk…
a. Saling memusuhi
b. Saling menghormati perbedaan
c. Meniadakan perbedaan
d. Memisahkan diri dari kelompok lain
56. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah pengertian dari …
a. Partai Politik
b. Organisasi masyarakat (ormas)
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
57. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi secara langsung dan
demokratis, adalah pengertian ….
a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
d. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
58. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati
dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis, adalah pengertian ….
a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
d. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
59. Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
disebut …
a. KPU RI
b. KPU Provinsi/KIP
c. KPU Kabupaten/Kota/KIP
d. Bawaslu
60. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan
di tingkat …
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kecamatan
d. Desa/Kelurahan
61. Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
disebut…
a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
b. Panitia Pemilihan Kecamatan
c. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri
d. Panitia Pemutahiran data Pemilih
62. Panitia pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu (Panwas) Kabupaten/Kota
yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
Kecamatan disebut…
a. Panitia Pengawas Kecamatan
b. Panitia Pengawas Lapangan
c. Pengawas Tempat Pemungutan Suata
d. Panitia Pengawasan
63. Sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh …
a. KPU Kabupaten/Kota
b. KPU Provinsi
c. KPU RI
d. KPU Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota
64. Sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah …
a. 9 orang
b. 7 orang
c. 5 orang
d. 3 orang
65. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah …
a. 9 orang
b. 7 orang
c. 5 orang
d. 3 orang
66. Sesuai Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh …
a. KPU Kabupaten/Kota
b. KPU Provinsi
c. KPU RI
d. KPU Kabupaten/Kota atas usulan Kepala Desa/Lurah
67. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih
Tetap, merupakan Tugas dari …
a. KPU Provinsi
b. KPU Kabupaten/Kota
c. PPK
d. PPS
68. Yang termasuk kewajiban PPS adalah …
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan
oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
b. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon
perseorangan;
c. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
d. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.
69. Azas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan Walikota dan Wakil Walikota adalah …
a. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
b. langsung, umum, bebas, mandiri, tertib, terbuka, adil
c. langsung, tertib, terbuka, mandiri, jujur dan adil
d. langsung, mandiri, jujur, terbuka dan adil
70. Yang termasuk prinsipiprinsip pemilihan adalah …
a. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum
b. Professional, terbuka, langsung, umum
c. Bebas, terbuka, tertib, mandiri
d. Langsung, jujur, professional, berkepastian hokum
71. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS,
yaitu …..
a. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
b. Tidak menjadi anggota partai politik
c. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK,
PPS, dan KPPS
d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS
e. Semua jawaban benar
72. Dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu ada lembaga bernama
DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?
a. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
b. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
c. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
d. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu.
e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
73. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis, tertulis dalam ...
a. Pasal 17 ayat 1 UUD 1945
b. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945
c. Pasal 18 ayat 3 UUD 1945
d. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945
74. Sesuai ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh…….
a. KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
c. KPU Kabupaten/Kota
d. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
75. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh
a. Partai politik yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota
b. Gabungan partai politik yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
c. Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota
d. Jawaban a, b, c benar
76. Umur minimal bagi seseorang untuk bisa mencalonkan diri menjadi
calon bupati adalah …
a. 25 tahun
b. 30 tahun
c. 40 tahun
d. 45 tahun
77. Syarat minimal dukungan untuk bisa menjadi calon Bupati dan Wakil
Bupati dari unsur perseorangan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap
lebih dari 1.000.000 (satu juta) harus mendapat dukungan sebanyak...
a. 5% dari DPT Pemilu terakhir
b. 5,5 % dari DPT Pemilu terakhir
c. 6 % dari DPT Pemilu terakhir
d. 6,5 % dari DPT Pemilu terakhir
e. 7 % dari DPT Pemilu terakhir
78. Sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada, pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
pelaksanaannya dibantu oleh :
a. Panitia Pemilihan Kecamatan
b. Panitia Pemilihan Kecamatan bersama Panwascam
c. PPK, Panwascam dan Pemantau Pemilihan
d. PPK, Panwascam dan Ormas
79. Sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada, PPK memiliki
Tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi hal berikut :
a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih
b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan
pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara
c. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan
pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap
d. jawaban a, b, c benar
80. Partai politik yang bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati adalah ...
a. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh
sekurang kurangnya 6,5% kursi di DPRD
b. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh
sekurang kurangnya 10% kursi di DPRD
c. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh
sekurang kurangnya 15% kursi di DPRD
d. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh
sekurang kurangnya 20% kursi di DPRD
81. Di dalm UU No 1 tahun 2015 pada pasal dan ayat berapakah bahwa pencalonan
harus dilakukan uji publik untuk menguji kompetensi dan integritas calon yang
dilakukan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh
komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
yang hasilnya tidak menggugurkan calon.Ketentuan tersebuat diatur pada pasal
dan ayat berapa ?
a. Pasal 1 ayat 1
b. Pasal1 ayat 2
c. Pasal 1 ayat 3
d. Pasal 1 ayat 4
82. Uji publik yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan kepala daerah tidak
diberlakukan lagi dan kemudian pasal tersebut dihapus, ketentuan penghapusan
pasal tersebut mulai diberlakukan dalam undang undang pemilihan gubernur,
bupati dan walikota pada nomor dan tahun berapa ?
a. UU No 1 Tahun 2015
b. UU No 8 Tahun 2015
c. UU No 10 Tahun 2016
d. UU No 2 Tahun 2020
83. Sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jumlah
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah berapa ?
a. 7
b. 5
c. 6
d. 8
84. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, yaitu
a. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS, dan
KPPS
b. Berdomisili di wilayah kerja PPK,PPS dan KPPS
c. Tidak menjadi anggota Partai Politik
d. Jawaban semua benar
85. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan apapun
terhadap penyampaian materi debat dari setiap calon. Ketentuan tersebut diatur
pertama kali dalam undang undang nomer dan tahun serta pasal berapa ?
a. UU No 1 Tahun 2015 pasal 68
b. UU No 8 Tahun 2015 Pasal 68
c. UU N0 10 Tahun 2016 Pasal 68
d. UU No 2 Tahun 2020 pasal 68
86. Pelaksanaan pemilihan Kepala daerah serentak ditengah pandemi covid 19
pernah dilakukan di Indonesia, ketentuan yang mengatur hal tersebut diatur di
mana?
a. UU No 1 Tahun 2015
b. UU No 8 Tahun 2015
c. UU No 10 Tahun 2016
d. UU No 6 Tahun 2020
87. Pelaksanaan pemilihan serentak yang ditunda karena Covid 19 pada tahun 2020
dilaksanakan Kembali pada bulan apa ?
a. Desember
b. Oktober
c. November
d. September
88. Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024 diatur di atur di PKPU
berapa
a. PKPU 1 tahun 2024
b. PKPU 2 tahun 2024
c. PKPU 3 tahun 2024
d. PKPU 4 tahun 2024
89. Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas ?
a. Langsung, umum
b. Rahasia
c. Jujur, adil
d. Semua jawaban benar
90. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah
pengertian dari apa ?
a. Partai Politik
b. LSM
c. BUMD
d. BUMN
91. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi secara langsung dan demokratis,
adalah pengertian dari
a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
d. Pemilihan RT
92. Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang adalah ?
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kab/Kota/KIP
d. Bawaslu
93. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat apa
?
a. Kabupaten
b. Kecamatan
c. Desa
d. RT
94. Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara disebut apa
a. PPK
b. PPS
c. KPPS
d. Gastib
95. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jumlah
Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah berapa ?
a. 7
b. 5
c. 3
d. 1
96. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran
data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap, merupakan Tugas
dari siapa ?
a. PPK
b. PPS
c. KPPS
d. KPU Kab/Kota
97. Batasan umur minimal bagi seseorang untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon
bupati adalah
a. 20
b. 25
c. 30
d. 35
98. Ada berapakah Prinsip – prinsip penyelenggaraan dam pemilihan ?
a. 12
b. 13
c. 14
d. 15
99. Tahapan Persiapan di dalam Tahapan pemilihan kepala daerah diantaranya,
kecuali yaitu ?
a. Perencanaan program dan anggaran
b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilu.
c. Pendaftaran pasangan calon
d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
100. Tahapan penyelenggaraan dalam tahapan pemilihan kepala daerah
diantaranya , Kecuali yaitu ?
a. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
b. Pengumuman pendaftaran Paslon
c. Pendaftaran Paslon
d. Pelaksanaan Kampanye
101. Sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Anggota
PPK diangkat dan diberhentikan oleh siapa
a. KPU Kab/Kota
b. KPU Provinsi
c. KPU RI
d. KPU Kab/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.
102. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan ditangani oleh hakim ad hoc di
Pengadilan tinggi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ketentuan tersebut
pernah diatur dan kemudian dihapus. Ketentuan tersebut terdapat di mana ?
a. UU no 1 tahun 2015 pasal 159
b. UU no 8 tahun 2015 pasal 159
c. UU no 10 tahun 2016 pasal 159
d. UU no 2 tahun 2024 pasal 159
103. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, tertulis dalam pasal
berapa
a. Pasal 1 8 ayat 1 UUD 1945
b. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945
c. Pasal 18 ayat 3 UUD 1945
d. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945
104. Persyaratan calon wakil bupati yang berasal dari PNS haruslah menduduki
jabatan eselon II/b , kemudian pasal tersebut dihapus . ketentuan tersebut diatur
dimana ?
a. UU no 1 tahun 2015 pasal 179
b. UU no 1 tahun 2015 pasal 169
c. UU no 8 tahun 2016 pasal 169
d. UU no 2 tahun 2024 pasal 9
105. Syarat minimal dukungan untuk bisa menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati
dari unsur perseorangan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap lebih dari 1.000.000 (satu
juta) harus mendapat dukungan sebanyak berapa
a. 4.5 % dari DPT Pemilu terakhir
b. 5,5 % dari DPT pemilu terakhir
c. 6,5 % dari DPT Pemilu terakhir
d. 7,5 % dari DPT Pemilu terakhir
106. Peraturan Pemilihan tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur
dalam Peraturan KPU….
A. Nomor 1 Tahun 2024
B. Nomor 2 Tahun 2024
C. Nomor 3 Tahun 2024
D. Nomor 4 Tahun 2024
E. Nomor 5 Tahun 2024
107. Berikut yang BUKAN merupakan prinsip Pemilihan adalah…
A. Mandiri
B. Aksesibel
C. Proporsional
D. Tanggung jawab
E. Jujur
108. Tahapan Pemilihan terdiri dari….
A. Persiapan dan penetapan hasil
B. Penyelenggaraan dan penetapan hasil
C. Persiapan dan penyelenggaraan
D. Semua salah
E. Semua benar
109. Tahapan persiapan Pemilihan kecuali…
A. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
B. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih
C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih
D. Pelaksanaan Kampanye
E. Perencanaan program dan anggaran
110. Pemungutan suara Serentak Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota jatuh pada…
A. 25 November 2024
B. 26 November 2024
C. 27 November 2024
D. 28 November 2024
E. 29 November 2024
111. Asas Pemilihan yaitu…
A. Terbuka
B. Akuntabel
C. Jujur
D. Berkepastian hukum
E. Profesional
112. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat…
A. 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara
B. 4 (empat) bulan sebelum pemungutan suara
C. 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara
D. 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara
E. 8 (delapan) bulan sebelum pemungutan suara
113. Tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024
dilaksanakan pada….
A. 27 Agustus s.d 22 September 2024
B. 25 September s.d 23 November 2024
C. 10 Oktober s.d 15 November 2024
D. 15 September s.d 13 November 2024
E. 12 September s.d 18 November 2024
114. Batas Usia paling rendah untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil
Walikota adalah…
A. 17 Tahun
B. 20 Tahun
C. 25 Tahun
D. 30 Tahun
E. 35 Tahun
115. Batas usia paling rendah untuk Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur adalah…..
A. 25 Tahun
B. 30 Tahun
C. 35 Tahun
D. 38 Tahun
E. 40 Tahun
116. Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dimulai pada pukul
A. Pukul 12.00 waktu setempat
B. Pukul 13.00 waktu setempat C. Pukul 13.30 waktu setempat D.
Pukul 14.00 waktu setempat
E. Pukul 12.30 waktu setempat
117. Ketua KPU Republik Indonesia sekarang adalah
A. Hasyim Asy’ari
B. Iham Saputra
C. Arief Budiman
D. Husni Kamil Manik
E. Joko Widodo
118. Jumlah anggota KPPS ditambah dengan Linmas adalah
A. 5 orang
B. 9 orang
C. 3 orang
D. 7 orang
E. 10 orang
119. Syarat dukungan minimal Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur pada tingkat provinsi
yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari
2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa harus di
dukung paling sedikit….
A. 10%
B. 8,5%
C. 7,5%
D. 6,5%
E. 5,5%
120. Maksud Pemilihan Serentak adalah untuk memilih
A. Presiden, Gubernur, Bupati,Walikota
B. Presiden, DPR, DPD
C. Presiden, DPR, DPRD, Bupati, Walikota
D. Presiden, DPD, DPR, DPRD
E. Gubernur, Bupati,Walikota
121. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi julah
dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya
seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi
manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama…
A. 3 Hari
B. 5 Hari
C. 7 Hari
D. 10 Hari
E. 15 Hari
122. Syarat dukungan minimal Calon Perseorangan Bupati
dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil
Walikota pada kabupaten/kota yang termuat dalam
daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan
1.000.000 jiwa harus di dukung paling sedikit….
A. 10%
B. 8,5%
C. 7,5 %
123. Syarat dukungan minimal Calon Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur pada tingkat provinsi
yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari
2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa harus di
dukung paling sedikit….
A. 10%
B. 8,5%
C. 7,5%
D. 6,5%
E. 5,5%
1 2 4 . P e n e t a p a n p e r a t u r a n p e m e r i n t a h p e n g g a n t i u n d a n g -
u n d a n g n o m o r 1 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e m i l i h a n
G u b e r n u r , B u p a t i d a n W a l i k o t a a d a l a h u n d a n g - u n d a n g
A. Nomor 2 Tahun 2014
B. Nomor 1 Tahun 2015
C. Nomor 2 Tahun 2015
D. Nomor 1 Tahun 2016
E. Nomor 2 Tahun 2016
125. Pemungutan suara dilakukan pada
A. Hari kerja
B. Hari libur atau hari yang diliburkan
C. Hari kalender
D. Hari biasa
E. Semua salah
Posting Komentar untuk "Bocoran soal CAT PPS, PPK"